Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menekankan perlunya campur tangan aktif dari pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal yang agresif guna mendongkrak pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Moeldoko saat membuka Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025. Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat tidak hanya akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga mampu menggerakkan pasar kendaraan listrik yang saat ini mengalami stagnasi.
“Perlu kehadiran dan campur tangan pemerintah yang cukup intens. Kebijakan fiskal yang agresif akan memberikan keyakinan kepada investor dan konsumen,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (29/4).
Ia menyoroti bahwa kebijakan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau subsidi langsung, seperti yang sebelumnya diterapkan untuk sepeda motor listrik sebesar Rp7,5 juta hingga Rp10 juta, perlu segera dipastikan kelanjutannya.
Ketidakpastian ini, kata Moeldoko, membuat konsumen menunda pembelian dan pelaku usaha termasuk dealer mengalami kesulitan.
“Pasar saat ini berhenti karena konsumen menunggu. Para dealer sekarang sudah sakit perut karena tidak ada kepastian soal kelanjutan insentif,” ungkapnya.
Moeldoko juga menyoroti pentingnya kejelasan regulasi teknis seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia meminta adanya fleksibilitas terhadap proyek nasional yang masih membutuhkan teknologi tinggi dari luar negeri, namun tetap mendukung pemenuhan TKDN di masa depan.
Selain itu, Moeldoko menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengajak Periklindo berdiskusi terkait kebijakan fiskal tahun ini. “Kita masih menunggu. Sampai sekarang belum ada ajakan dari pemerintah untuk bicara soal ini,” pungkasnya.\
Sumber dari : https://industri.kontan.co.id/news/periklindo-butuh-kebijakan-ini-supaya-industri-kendaraan-listrik-semakin-agresif
